Limo | jurnaldepok.id
Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia (LPPPI), H. Imam Kurtubi mengaku sangat setuju dan mendukung kebijakan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi yang berencana bakal memberi sanksi kepada para Kepala Sekolah yang memaksakan penyelenggaraan study tour keluar daerah.
“Saya setuju 1.000 persen jika Pak Gubernur mengambil sikap tegas terkait penyelenggaraan study tour ke luar kota, karena selain memberatkan orang tua murid, juga manfaatnya tidak banyak menyentuh pada esensi study malah kebanyakan unsur wisatanya saja,” ungkap Imam.
Dikatakannya, pelaksanaan projek penguatan profil pelajar pancasila (P5) yang biasa di satukan dalam paket study tour tidak harus keluar daerah dan sebaiknya mengoptimalkan potensi yang ada didalam daerah sendiri.
“Untuk kegiatan P5, itu memang harus dilaksanakan guna menunjang pembelajaran dan memperkuat karakter para siswa tapi objek nya harus jelas dan ada korelasi nya dengan materi pembelajaran dan tidak hanya mengedepankan unsur piknik atau wisata saja,” tegasnya.
Terkait pemberian sanksi kepada para pimpinan lembaga pendidikan formal khususnya sekolah negeri yang memaksakan penyelenggaraan study tour di luar Kota, Imam meyakini setelah dilantik Dedi Mulyadi akan langsung tancap gas membenahi berbagai kebobrokan birokrasi termasuk di tubuh lembaga pendidikan seperti sekolah negeri.
“Beliau dikenal dengan sosok yang konsisten dan banyak berpihak kepada warga kecil, saya sangat yakin begitu dilantik beliau langsung fokus membenahi catatan merah yang sudah tersimpan di buku agenda beliau,” paparnya.
Diapun setuju soal larangan study tour ke luar daerah yang bakal diterapkan oleh Dedi Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Mudah mudahan kebijakan larangan study tour keluar daerah akan diterapkan mulai tahun depan, itu sangat bagus karena tidak banyak manfaat study tour yang menunjang pembelajaran,” pungkasnya. n Asti Ediawan
