Jakarta | jurnaldepok.id
Majelis Hakim Panel 2 persidangan gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Pilkada Kota Depok di Mahkamah Konsitusi menegur tim pasangan IBH-Ririn.
Teguran disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Panel 2, Saldi Isra saat memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan pada sidang pertama di Gedung Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta.
“Perkara 113, pemohon 113, Kota Depok? Tidak hadir ya?” tanya Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (08/01/25).
Kemudian, Saldi Isra pun menjelaskan bahwa pihak pemohon dari Depok mencabut gugatannya. Namun, dia bilang, perwakilan dari kubu IBH-Ririn seharusnya tetap menghadiri sidang di MK.
Diketahui, pasangan calon wali kota Depok, IBH-Ririn mencabut gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi.
“Depok mencabut permohonan dan tidak hadir di persidangan,” tegas Saldi.
Pencabutan perkara nomor 113/PHPU/WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok ini diketahui setelah Ketua Majelis Hakim Panel 2, Saldi Isra memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan.
“Jadi ini diberitahukan, Kota Depok ini kita tetap panggil dalam persidangan untuk diklarifikasi, tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” katanya.
Hingga pelaksanaan sidang tim IBH-Ririn tidak hadir.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah 2024 pada, Rabu (08/01/24).
Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada).
“Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.
Dikatakannya, agenda awal persidangan sengketa pilkada ialah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon.
Faiz mengatakan, bahwa MK telah menerima total perkara permohonan gugatan Pilkada 2024 sebanyak 310. Dia optimistis hakim konstitusi bisa menyelesaikan sidang sengketa pilkada tepat waktu. n Aji Hendro
