Cinere | jurnaldepok.id
Jajaran Pengurus Kapel Gandul mengatakan masih menunggu keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menyikapi kegaduhan yang sempat merebak terkait keberadaan Kapel Gandul di Jalan Bukit Cinere, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere.
“Kami merasa ini hanya mis persepsi saja diantara pihak-pihak di lapangan, sehingga sempat terjadi kegaduhan. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa terselesaikan secara damai tanpa melukai pihak manapun,” ujar Pendeta GBI Cinere, Didi S. Natha saat melakukan pertemuan dengan pengurus Kapel Gandul, Selasa (19/09/23).
Saat ditanya soal perizinan Kapel, Didi menyebut sesuai peraturan Kapel tidak diharuskan memiliki izin seperti Gereja karena kapasitas tempat, jumlah jemaat dan kegiatan tidak sepadat di Gereja.
“Kalau Gereja memang harus ada izin khusus, tapi kalau Kapel cukup dengan koordinasi kepada lingkungan sekitar dan restu dari ketua lingkungan, lurah dan camat. Kami belum menentukan sikap selanjutnya dan kami masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok,” ungkapnya.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Badan Persaudaraan Antariman (DPP-Berani), Lorens Manupputy. Ia berharap permasalahan Kapel Gandul dapat segera terselesaikan dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan lembaga terkait tanpa harus mengedepankan pertikaian.
“Kami berharap nanti akan ada titik temu yang dapat mengakomodir harapan para pihak dengan menjunjung tinggi sikap toleransi ditataran masyarakat,” tandasnya.
Dikatakan Lorens, sebagai salah satu sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pihaknya merasa terpanggil untuk ikut berupaya menyelesaikan permasalahan yang sempat mencuat ditataran masyarakat terkait keberadaan kapel di wilayah Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere.
“Hari ini, (kemarin,red) Kami DPP Berani melakukan pertemuan silaturrahmi dengan pihak Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cinere guna membahas konflik yang muncul atas keberadaan kapel Gandul, tujuannya membantu penyelesaian masalah dengan cara persuasif tanpa mengabaikan pihak-pihak terkait dan tentunya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,” jelasnya.
Dia menambahkan, penyelesaian masalah seperti ini harus dilakukan dengan kepala dingin dan semua harus menghormati hak masing-masing pihak dan mengedepankan perdamaian tanpa mengabaikan ketentuan dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. n Asti Ediawan
