Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Sekretaris Komisi C DPRD Depok, Mazhab HM menanggapi keras pernyataan Ketua Komisi C DPRD Depok dari Fraksi PKS, Hengky terkait anggaran makan minum (Kopi Liong) senilai Rp 1 miliar.
“Menyikapi statemen dari Bung Hengky terkait dengan yang katanya ada temuan Kopi Liong, itu sebetulnya lebih kepada anggaran makan minum (mamin) yang kemudian diperbandingkan dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jangan asbun (asal buni) lah,” kata Mazhab, Selasa (05/08/2025).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membeberkan, bahwa anggaran tersebut disahkan oleh Wali Kota-Wakil Wali Kota 2016-2024 yaitu Mohammad Idris- Imam Budi Hartono (IBH). Bahkan, kata Mazhab, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan tersebut juga ikut menyetujui anggaran Kopi Liong saat itu.
“Sejatinya itu adalah anggaran yang disahkan oleh wali kota sebelumnya berasal dari PKS dan wakilnya dari PKS, dan di Badan Anggaran pun ada dari Fraksi PKS. Pertanyannya kenapa ributnya baru sekarang, kenapa saat itu ikut mengesahkan. Jadi enggak linier dengan pernyataan Bung Hengky sebagai anggota dewan dari PKS,” ktirik Mazhab.
Dia menegaskan, bahwa pernyataan Hengky mengenai anggaran Kopi Liong dengan program RTLH sangat tidak relevan. Dia membuka data bahwa, anggaran RTLH saat kepemimpinan Idris-Imam mencapai Rp 30 miliar lebih. Sedangkan tahun 2025 ini hanya Rp 25 miliar.
“Sesungguhnya pemerintah yang sebelumnya juga tidak abai dengan program RTLH yang mana 2024 saja mengangarkan Rp 31 Miliar untuk RTLH. Tahun 2025 ini ada Rp 25 miliar lebih untuk RTLH, jadi jangan berpikiran pemerintah abai terkait hal itu hanya karena ada satu atau dua orang yang RTLH-nya belum tertangani,” tegasnya.
Dia justru balik bertanya mengapa Hengky baru mempermasalahkan mengenai anggaran Kopi Liong yang dikorelasikan dengan program RTLH di tahun 2025 ini. Seharusnya, usulan untuk RTLH sudah sejak jauh hari dilakukan.
“Biasanya yang namanya RTLH kejadiannya sudah lama, sudah kemarin-kemarin. Pertanyaan baliknya, kenapa Bung Hengky tidak urus, kenapa tidak diusulkan, kenapa pengajuannya tiba-tiba. Kecuali terkena bencana baru kita melakukan persoalan mendesak. Artinya, kita sebagai anggota dewan harus respon terhadap kejadian di lingkungan,” tanyanya heran.
Mazhab menegaskan, jangan karena ada satu atau dua rumah yang belum terakomodir kemudian menilai pemerintah abai terkait kebutuhan dasar warganya. Mazhab pun menantang Hengky untuk bicara berdasarkan data valid.
“Jangan enggak diusulkan satu atau dua rumah kemudian pemerintah dianggap abai terhadap persoalan kebutuhan primer warga. Jadi, menurut hemat kami ayo bicaralah dengan data, enggak apple to apple anggaran mamin Rp 1 miliar dibanding dengan program RTLH 2024 Rp 30 miliar, kemudian tahun ini Rp 25 miliar. Mamin itu untuk 1 tahun. Jadi hangan asbun,” pungkasnya. n Aji Hendro
