Sawangan | jurnaldepok.id
Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Imam Kurtubi meminta Kepada Dinas Pendidikan Kota Depok dan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk tidak membiarkan pihak sekolah negeri melakukan bisnis jual beli seragam sekolah.
Hal itu sebagaimana imbauan Gubernur Jabar yang melarang pihak sekolah negeri melakukan jual beli seragam sekolah dengan dalih apapun juga.
“Ya, sudah ada imbauan Gubernur Jabar bahwa pihak sekolah khususnya sekolah negeri tidak boleh lagi melakukan jual beli seragam sekolah atau mengarahkan wali murid untuk membeli seragam di tempat tertentu karena hal itu sangat kental berbau bisnis,” ujar Imam Kurtubi kepada Jurnal Depok, Kamis (17/07/25).
Dalam kaitan itu, Imam mengatakan telah bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Depok yang intinya meminta kepada sekolah agar tidak lagi melakukan transaksi atau komersial dalam bentuk apapun termasuk pengadaan seragam sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah.
“Kami sudah bersurat ke dinas pendidikan untuk melarang pihak sekolah melakukan transaksi atau komersial termasuk pengadaan seragam sekolah, ini kami lakukan karena masih banyak sekolah yang mengadakan seragam sekolah dengan harga cukup tinggi,” tandasnya.
“Terkait seragam sekolah sudah diatur di Permendikbud nomor 50 tahun 2022 bahwa seragam sekolah dijual secara umum di luar sekolah, artinya orang tua murid bebas membeli seragam dimana saja dan pihak sekolah tidak mengadakan penjualan seragam sekolah,” imbuhnya.
Fakta di lapangan, kata dia, pihaknya masih menemukan sekolah negeri tingkat pertama yang menjual paket seragam sekolah seharga Rp 1,6 juta harga tersebut terbilang mahal jika dibandingkan dengan harga diluar.
“Ini sebabnya gubernur mengimbau agar pihak sekolah tidak lagi mengadakan paket seragam sekolah karena sangat kental berbau bisnis,” ungkapnya.
Imam menambahkan, banyak orang tua murid yang mengaku keberatan terhadap pengadaan paket seragam lantaran harganya sangat mahal jauh dari harga eceran diluar sekolah.
“Intinya sekarang ini pihak sekolah fokus saja mengurusi kegiatan belajar mengajar (KBM) dan jangan lagi berbisnis atau bertransaksi dengan wali murid termasuk dalam urusan pengadaan seragam sekolah,” pungkasnya. n Asti Ediawan
