Tapos | jurnaldepok.id
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menitip pesan langsung kepada Kepala Kantor BPN Kota Depok, Indra Gunawan untuk tidak ragu memberantas mafia tanah.
“Pak Indra jangan ragu ya, gebuk saja mafia tanah. Kebetulan ada Pak Kapolres di sini, koordinasikan, sikat saja!,” tegasnya di wilayah Kecamatan Tapos, Kamis (06/06/24).
AHY menegaskan, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, dirinya selalu meminta jajaran Kantor Pertanahan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk berani mengambil langkah serius, cepat dan terukur dalam menindak indikasi mafia tanah.
“Di setiap daerah saya sampaikan demikian. Ambil langkah cepat dan konkret saja, ini upaya kami memerangi praktik mafia tanah yang meresahkan masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan, kegiatan pengukuran ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dikatakannya, kegiatan pengukuran tanah menjadi siasat yang sangat fundamental bagi pemetaan secara keseluruhan bidang-bidang tanah yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami ingin melihat semakin masifnya pendaftaran tanah sistematis dan lengkap,” paparnya.
Dia menekankan bahwa pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR/BPN akan memberikan dukungan penuh kepada Kantor Pertanahan Kota Depok dalam upaya-upaya penegakan keadilan dan hukum.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di sektor pertanahan,” jelasnya.
Di lokasi sama, Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan.
“Kantor Pertanahan Kota Depok menargetkan bisa mendaftarkan 5.000 bidang tanah melalui program PTSL. Di tahun 2024, Kota Depok sudah mencapai 2.500 bidang. Saat ini sedang on process,” pungkasnya. n Aji Hendro
