HeadlineTransportasi

Ada Beberapa Yang Bodong, Puluhan Angkot di Depok Kena Tilang Petugas Dishub

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Sekitar 25 angkutan kota terkena sanksi tilang saat penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok dan Satlantas di Jalan Tole Iskandar.

Kepala Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Ari Manggala mengatakan, penertiban yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan angkutan umum dan angkutan barang di jalan.

Dalam penertiban kali ini pihaknya menurunkan staff administrasi tilang sebanyak tiga personel. Kemudian petugas penghenti kendaraan sebanyak lima personel dan dibantu dua personel kepolisian Polres Metro Depok

“Ini surat tugas resmi melakukan operasi lapangan dari Kementerian Perhubungan. Jadi kaitannya dengan kelengkapan, baik dari sisi angkutan umumnya, yaitu izin trayek, lalu kelayakan kendaraan bermotor atau uji KIR, lalu kaitannya dengan kelengkapan administrasi angkutan umum atau kartu pengawasan. Ada 25 kendaraan yang ditilang, kami ambil STNK yang fungsinya untuk penyitaan di pengadilan,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk angkot yang ditertibkan kali ini menyasar trayek D02 rute Depok Timur-Terminal Depok, lalu ada D08 rute Terminal Depok-Kampung Sawah. Kemudian, trayek D10 rute Kalimulya- KSU- Terminal Depok dan trayek M04 rute Depok Timur- Pasar Minggu.

“Alhamdulillah, ini kami melakukan penilangan di lapangan yang sanksinya langsung diberikan penilangan yang nantinya penindakan itu akan ada tindak lanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok,” paparnya.

Jadi, kata dia, bukan bentuk pemeriksaan, tapi merupakan bagian dari bukti ke pengadilan.

“Sebagai barang buktilah, barang bukti tilang,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, ada kendaraan yang sama sekali tidak membawa surat-suratnya.

“Ada dua kendaraan yang sama sekali tidak membawa surat-suratnya, jadi kami bawa kendaraannya ke kantor,” tegasnya.

Dikatakannya, penertiban angkutan umum adalah bentuk peningkatan pelayanan dari sisi angkutan umum oleh Pemerintah Kota Depok.

Sebab, lanjutnya, dengan kelengkapan administrasi, baik dari sisi perizinan angkutan, lalu dari sisi KIR-nya dan tentu dari izin angkutannya, menandakan angkutan umum di Kota Depok sudah pada tahap standar pelayanan minimal. n Aji Hendro

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button