HeadlinePemilu

GEMA JASKITA Ajak Elemen Masyarakat Laporkan Kecurangan Pemilu

Beji | jurnaldepok.id
Gerakan Masyarakat Jaga Suara Kita (GEMA JASKITA), menginisiasi kegiatan diskusi publik yang bertajuk “Menuju Demokrasi yang Bersih dan Bermartabat”. Kegiatan tersebut digelar di Felfest Universitas Indonesia, Depok.

Acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari deklarasi Gerakan Masyarakat Jaga Suara Kita yang dilaksanakan pada Minggu, 4 Februari 2024 di Tentang Kopi Sukmajaya, Depok.

Acara diskusi publik yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh 30 orang peserta yang hadir di Felfest UI, dan 32 orang yang bergabung melalui daring. Peserta yang hadir mewakili berbagai organisasi masyarakat dan komunitas, di antaranya dari organisasi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Depok, Persatuan Ummat Islam (PUI) Kota Depok, Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Depok, Ikatan Dai (IKADI) Kota Depok, Majelis Pesantren dan Mahad Indonesia (MAPADI) Kota Depok, Yayasan Pemuda Bestari Nusantara dan Yayasan Pemaju Kreatif Seni dan Budaya.

Acara ini menghadirkan diskusi panel dengan narasumber Nurhadi (Sekretaris ICMI Kota Depok),
Jayadin (inisiator dan deklarator GEMA JASKITA) dan Roshidi (tim aplikasi jagasuaramu).

Nurhadi menyampaikan bahwa kecurangan yang dilakukan dalam pemilu akan mencoreng kredibilitas hasil pemilu dan menihilkan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pemilu.

“Oleh sebab itu kecurangan kesalahan dalam pemilu harus dicegah dan ditangani sesegera mungkin saat kecurangan dan kesalahan itu ditemukan. Selain hal tersebut, seringkali ditemukan kurangnya pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenai kebaruan tata laksana pemungutan suara sehingga membuat perhitungan suara berjalan berlarut-larut,” ujarnya.

Inisiator GEMA JASKITA, Jayadin menyampaikan latar belakang dideklarasikannya GEMA JASKITA yaitu sebagai wadah masyarakat sipil bergerak bersama mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu.

“Sebab menurutnya pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengawasan pemilu maupun panitia pengawas pemilu di berbagai level tetap memerlukan partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan pemilu,” tandasnya.

Namun, kata dia, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat hendaknya tidak dalam bingkai kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu, namun lebih kepada kewaspadaan sehingga hasil pemilu yang dilakukan memiliki kredibilitas yang baik.

Jayadin juga mengajak kepada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024 dengan cara melaporkan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang ditemukan, serta melaporkan hasil pemilu di TPS masing-masing melalui aplikasi jagasuaramu.

Tim Aplikasi Jagasuaramu, Roshidi mengungkapkan, data dari Bawaslu mengenai kecurangan pemilu tahun 2019 yang mencapai lebih dari 20.000 pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi, kode etik, pidana dan lainnya.

“Pelanggaran pemilu ini memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu dikhawatirkan pada pemilu tahun 2024 angkanya akan semakin meningkat jika pengawasan pemilu tidak didorong dengan melibatkan masyarakat umum,” paparnya.

Pada pemilu 2024 ini, kata dia, banyak bermunculan gerakan masyarakat sipil di berbagai tempat untuk pengawasan pemilu yang menunjukkan bahwa kesadaran partisipasi masyarakat mulai muncul dan membawa harapan dan optimisme bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu akan lebih baik ke depannya.

Roshidi juga memaparkan secara teknis aplikasi jagasuaramu yang dapat digunakan oleh GEMA JASKITA sebagai media pelaporan kecurangan dan pelanggaran pemilu, serta pelaporan hasil pemilu di TPS. n Rahmat Tarmuji

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button