HeadlinePolemik

Kasus Sengketa Lahan, Warga Siap Pasang Badan Sambut Tim Sita Eksekusi

Limo | jurnaldepok.id
Warga pemilik tanah dan bangunan di wilayah Kampung Kramat RT 02/05, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, mengaku siap pasang badan untuk menghadapi tim juru sita Pengadilan Negeri (PN) Depok yang berencana akan melaksanakan sita eksekusi dan konstatering terhadap tanah seluas 4.980 M2 yang sudah puluhan tahun dikuasai oleh warga.

Lukman Hakim, salah satu ahli waris pemilik tanah dan bangunan mengatakan sudah siap berjibaku menghadapi tim juru sita PN Depok yang rencananya akan melaksanakan sita eksekusi dan konstatering pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024.

“Ya, kami sudah menerima surat pemberitahuan dari PN Depok terkait rencana pelaksanaan sita eksekusi dan konstatering atas tanah yang sudah kami miliki dan kuasai sejak puluhan tahun lalu, kami akan pasang badan dilokasi karena menurut kami keputusan PN Depok melaksanakan sita eksekusi dan konstatering merupakan manuver untuk menggugurkan gugatan pidana dan perdata yang kami ajukan dan masih dalam proses sidang,” ujarnya.

Perlu dicatat, kata dia, bahwa tanggal 11 Januari ada jadwal sidang atas gugatan pihaknya sehingga tidak berlebihan jika pihaknya menduga rencana pelaksanaan sita eksekusi dan konstatering ini sengaja dibuat untuk menghambat proses hukum atas gugatannya.

Dikatakan Lukman, pihaknya tidak akan pernah diam dan akan terus melakukan perlawanan terhadap upaya penyerobotan tanah seluas hampir 5 ribu meter persegi yang sudah puluhan tahun dikuasai warga.

“Banyak sekali kejanggalan harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan para penegak hukum dalam menyikapi permasalahan ini, kami menganggap polemik yang dimunculkan oleh para oknum mafia tanah jelas merupakan upaya penyerobotan lahan yang sudah puluhan tahun kami kuasai,” paparnya.

Bahkan, kata dia, sejak tahun 60 orang tua mereka sudah menempati tanah yang sekarang akan diserobot, sedangkan sertifikat nomor 6 atas nama Damin katanya terbit pada tanggal 15 Oktober tahun 1973, dengan alas hak SK Kinag yang kemudian pada tahun 2014 sertifikat itu katanya di jual kepada Husni Thamrin.

Sementara Direktur Firma Hukum Abdi Nusantara, Yacob T. Saragih selaku kuasa hukum warga mengatakan sedang melakukan diskusi dengan kliennya guna untuk menentukan sikap terhadap rencana PN Depok yang akan melakukan Sita Eksekusi dan Konstatering terhadap lahan yang sejak lama dikuasi warga.

“Kami akan diskusikan dulu dengan klien kami,” ujar Yacob singkat. n Asti Ediawan

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button