HeadlinePolemik

Lurah RJB Didatangi Ahli Waris, Lahan SDN Parung Bingung 1 Terancam Digugat

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Meskipun SDN Parung Bingung 1 sudah berdiri sejak tahun 70 an, namun hal itu tak serta merta menjamin bahwa sekolah berstatus plat merah itu akan terlepas dari ancaman masalah terhadap lahan yang ditempati, hal itu terbukti saat ini muncul kabar bahwa lahan seluas lebih dari 2.500 M2 yang diduduki bangunan SDN Parung Bingung 1 akan digugat oleh ahli waris pemilik asal lahan.

Sinyalemen rencana bakal digugatnya lahan SDN Parung Bingung 1 yang berlokasi di Jalan Raya Parung Bingung RT 01/13, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas sudah merebak disejumlah kalangan, bahkan Kepala SDN Parung Bingung 1, Yudalia mengaku sudah mendengar kabar tersebut namun belum tahu sejauh mana perkembangannya dari permasalahan tersebut.

“Ya, saya sudah dengar kabar itu dan pak Lurah juga sudah sempat mengabarkan hal itu tapi saya hanya sebagai kepala sekolah yang tentunya tidak memiliki kewenangan terlalu jauh untuk mendalami masalah ini, karena ini masuk dalam ranah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, hanya hanya pernah baca soal legalitas tanah sekolah dan kalau tidak salah tanah sekolah ini sudah ada sertifikatnya,” ujar Yudalia kepada Jurnal Depok, kemarin.

Disisi lain Ketua Komite SDN Parung Bingung 1, Rihadi BS. Rihadi juga mengaku pernah mendengar selentingan kabar bahwa ada pihak yang sedang mempermasalahkan lahan SDN Parung Bingung 1. Namun lanjut dia, dirinya tidak mengetahui detail pihak pihak yang sedang mempermasalahkan lahan sekolah tersebut.

“Sepertinya begitu, saya denger-denger juga begitu tapi kalau soal luasan lahan yang dipermasalahkan saya kurang paham karena saya tidak dilibatkan dalam proses itu,” ujar Oting sapaan akrab Rihadi BS.

Terpisah, Lurah Rangkapan Jaya Baru (RJB), Kecamatan Pancoran Mas, H. Tajudin mengatakan dirinya pernah didatangi oleh orang yang mengaku kuasa hukum dari ahli waris pemilik lahan SDN Parung Bingung 1 dan orang tersebut meminta dirinya untuk menandatangani legalisir surat letter C atas lahan itu namun dirinya menolak dengan alasan bahwa lahan yang dimaksud sudah bersertifikat.

“Setahu saya lahan itu sudah ada sertifikatnya, makanya saya tidak dapat memenuhi permintaan untuk menandatangani legalisir letter C yang diajukan oleh pihak kuasa hukum ahli waris pemilik asal lahan, saya sudah buat surat penolakan,” tegasnya. n Asti Ediawan

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button