HeadlinePolemik

Gegara Video Berobat Gratis Pakai KTP Viral, HTA Sebut IBH Ngebet Gantikan Idris jadi Wali Kota

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo menilai pernyataan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) terkait berobat gratis pakai KTP membuat gaduh dan belunder sebagai bawahan wali kota.

Terlebih, kata Hendrik, Wali Kota Depok, Mohammad Idris megeluarkan Surat Edaran (SE) terkait mekanisme penggunaan KTP untuk berobat gratis tanggal 8 Desember 2023 setelah video wakilnya, Imam Budi Hartono beredar dan viral di media social sebelum SE Wali Kota dikeluarkan.

“Ini kan menjadi pertanyaan bagi kami, bahwa belum secara resmi Pak Wali Kota sebagai penanggungjawab mengeluarkan surat edaran, tiba-tiba wakilnya sudah cuap-cuap di media social bikin video tentang berobat gratis, itu pun menjadi masalah,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Minggu (10/12/23).

Pasalnya, kata dia, sebelum surat edaran itu keluar semua pasien yang ke puskesmas maupun ke rumah sakit tetap membayar, meskipun sudah menunjukkan KTP namun tetap ditolak.

“Menurut kami, IBH sebagai wakil wali kota sudah mengambil kewenangan dari wali kota, dari Pak Kiai. Jangan-jangan Pak Imam ini sudah kebelet ingin jadi wali kota menggantikan Pak Kiai, sabar dong…Ini kan ada waktunya, pilkada masih lama,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa HTA itu juga merasa yakin, bahwa pernyataan IBH dimanfaatkan untuk kampanye jelang pemilu.

“Sudahlah, yang kayak gitu-giutu masyarakat sudah paham, enggak mau lagi dibodohi. Jadi, kalau mau bantu masyarakat harus tulus dan ikhlas tanpa embel apa-apa. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Jadi, pesan kami ke Pak IBH jangan kebelet untuk jadi wali kota, ada waktunya nanti untuk bertarung di Pilkada,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika berobat gratis hanya menggunakan KTP di rumah sakit, maka harus KTP saja yang disiapkan.

“Jangan lagi pasien atau keluarga pasien dibebani untuk mengurus admistrasi, harus lapor kesana ke mari, kan tidak semua orang bis aitu. Maka jika syaratnya KTP, ya sudah cukup pasien atau keluarganya yang datang ke rumah sakit membawa KTP, ya sudah selesai, langsung ditangani dan dirawat, jika harus dirawat,” ungkapnya.

Masalah admistrasi pasien, kata politisi PDIP itu, biar menjadi urusan rumah sakit dan pemerintah. Artinya, tanggungjawab pemerintah selesai sampai clear.

“Tidak ada beban baru lagi bagi pasien dan keluarganya untuk bolak balik urus admistrasi surat menyurat kemudian setelah disetujui baru ditangani pasiennya, enggak harus seperti itu, KTP ya KTP saja, jangan ada embel-embel yang lain,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyampaikan, mulai 1 Desember 2023 layanan kesehatan di Kota Depok telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC).

“Tiap warga yang ingin berobat ke puskesmas atau rumah sakit cukup memperlihatkan KTP, tidak perlu bayar,” ujarnya.

Dia menambahkan, UHC tersebut berlaku bagi warga Depok yang sudah maupun belum punya asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

“Tapi ini khususnya untuk warga yang tidak sanggup membayar BPJS,” katanya.

Imam menjelaskan, tarif puskesmas di seluruh Kota Depok saat ini sudah tidak berlaku.

“Kecuali bagi warga non-KTP Depok. Untuk itu kami meminta warga yang bermukim di Kota Depok namun belum memiliki KTP Depok agar mengubah dokumen kependudukannya,” jelasnya. n Rahmat Tarmuji

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button