HeadlinePemerintahan

Dinas Perizinan Panggil Pemilik Usaha Kuliner Yang Melanggar GSS

Limo | jurnaldepok.id
Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok telah melakukan panggilan terhadap pemilik bangunan tempat usaha di pinggir kali Krukut Cabang Barat (KCB) tepatnya di Jalan Vila Santika, RT 03/01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan / pemantauan petugas lapangan terkait klarifikasi perijinan.

Pada surat panggilan yang ditandatangani oleh Kabid Pengawasan Pengaduan dan Regulasi, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (Wasdu – DPMPTSP) Kota Depok, Suryana Yusuf, pemilik bangunan diminta untuk hadir di Kantor DPMPTSP Kota Depok dengan membawa dokumen / berkas perijinan dan non perijinan yang sudah dimiliki.

Pemanggilan pemilik bangunan sejumlah bangunan yang belakangan diketahui akan dioptimalkan sebagai tempat usaha kuliner mengindikasikan bahwa bangunan yang diduga melanggar garis sempadan sungai (GSS) belum memiliki izin baik izin bangunan maupun izin usaha.

Indikasi tersebut dikuatkan dengan pernyataan Ketua RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait keberadaan bangunan yang berdiri ditepi kali Cabang Barat.

“Sampai saat ini kami tidak tahu siapa pemilik bangunan ini, karena setiap kami datang kelokasi hanya bertemu para pekerja, intinya kami belum memberikan rekomendasi apapun baik untuk izin bangunan maupun izin usaha, atas keberadaan bangunan ini, kami hanya mendapat info bahwa bangunan itu akan dijadikan semacam warung kuliner,” ujar Ketua RW 01, Grogol, Kecamatan Limo, H. Nian Darmawan kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dikatakan Nian, pekan silam pihaknya sudah menitip pesan agar pemilik bangunan datang menemui pengurus lingkungan sebagai bentuk koordinasi dan laporan bahwa dilokasi itu sedang ada pembangunan.

Namun, lanjut dia, pesan dari dirinya seperti tak digubris oleh pemilik bangunan yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI.

“Sampai saat ini belum ada koordinasi atau laporan dari pemilik bangunan, Senin malam (04/12/23) saya bersama Ketua RT mendatangi lokasi bangunan dan mendapat info dari warga bahwa pemilik bangunan tersebut seorang TNI,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Komandan Tim (Dantim) BKO Satpol PP Kecamatan Limo, Tuhanto menganjurkan kepada pemilik bangunan untuk tidak mengabaikan masalah perijinan dan tidak melabrak aturan termasuk garis sempadan sungai (GSS).

“Ya, saya mendapat kabar pemilik bangunan sudah mendapat panggilan dari Dinas, kami berharap pemilik bangunan bisa kooperatif dan mematuhi segala aturan terutama soal keberadaan bangunan jangan sampai melanggar aturan seperti peraturan tentang Garis Sempadan Sungai (GSS),” pinta Tuhanto, (Asti Ediawan).

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button