HeadlinePemerintahan

Penguatan Digitalisasi, Pemkot Depok Gencarkan Transaksi Non Tunai

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok telah menjalankan pelaksanaan pembayaran non tunai melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang akan dimulai di bulan Desember.

Wali Kota Depok, Mohamad Idris mengatakan itu saat Membuka Rapat Koordinasi Penguatan Digitaslisasi Pembayaranndi Kota Depok dan High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok di Kawasan Margonda.

Idris mengatakan, untuk melakukan transaksi pembayaran belanja daerah di tiga perangkat daerah yang sudah saat ini yakni BKD, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Cimanggis.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kemudian menguatkan percepatan digitalisasi transaksi belanja melalui KKI dan mengevaluasi proses elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kota Depok.

“Dalam acara yang sangat strategis artinya memotivasi mendorong daerah-daerah untuk membangun dinamis dan berinisiatif tidak sentralistik selalu mengandalkan sentral ataupun pusat, tapi kita punya inovasi-inovasi baru,” ujarnya.

Ketika ada arahan-arahan dari pemerintah pusat untuk berinisiatif, kata dia, maka dengan paradigma baru dalam pembangunan daerah kapasitasnya dan pengetahuan dan pengalamannya dalam menjalankan program ini agar diambil ilmunya serta pengalamannya untuk ditingkatkan di Kota Depok.

“Gambarannya saat ini terkait elektrolisasi transaksi pemerintah daerah di Kota Depok pertama pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah pembayaran non tunai. Dana pembayaran yang tersedia untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu QRIS, mobile banking, internet banking dan masih perlu dievaluasi tentunya tentang penambahan kanal pembayaran digital,” paparnya.

Idris menambahkan, sudah saatnya kebutuhan digitalisasi pembayaran untuk setiap jenis retribusi daerah dan tidak lupa melihat kemampuan sebagian masyarakat untuk melakukan pembayaran secara digital atau non tunai.

“Implementasi KKI akan dimulai pada Desember untuk melakukan transaksi pembayaran belanja daerah. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi yang maksimal agar masyarakat Kota Depok bisa mudah memahaminya,” pungkasnya. n Aji Hendro

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button