HeadlinePenegakkan Perda

Lahan Masih Sengketa, Warga Minta Satpol PP Segel Mall Rongsokan

Limo | jurnaldepok.id
Kuasa hukum salah satu pihak berperkara atas lahan sengketa seluas 3.000 M2 di RT 10/01, Kelurahan / Kecamatan Limo, Jamalludin meminta kepada jajaran Satpol PP untuk melakukan penyegelan terhadap aktivitas pembangunan diatas lahan sengketa yang berlokasi didepan Kantor Kecamatan Limo pasalnya kata dia hingga saat ini status lahan yang digunakan masih dalam proses hukum.

“Sampai sekarang proses hukum masih berjalan, tidak ada pihak yang boleh mengoptimalkan lahan itu sebelum proses hukum selesai atau ada kesepakatan antar pihak bersengketa, oleh karena itu kami meminta kepada Satpol PP untuk menyegel bangunan setengah jadi yang sudah berdiri karena larangan untuk tidak melakukan aktivitas diabaikan oleh pihak lawan dari klien kami,” ujar Jamal kepada Jurnal Depok, kemarin.

Jamal menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan dilokasi lahan guna memastikan tidak ada pelanggaran setelah Satpol PP menghentikan pekerjaan pembuatan bangunan Mall Rongsokan diatas lahan tersebut lantaran bangunan tidak memiliki izin.

“Waktu itu Satpol PP sudah menyetop pekerjaan pembangunan Mall Rongsokan itu tapi sekarang malah dilokasi sudah ada tambahan barang material itu artinya dilokasi masih ada aktivitas, makanya kami mendesak agar Satpol PP dapat menerapkan langkah penindakan selanjutnya yakni melakukan penyegelan atas bangunan dan lokasi lahan tempat bangunan,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Komandan Tim (Dantim) Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satpol
PP untuk Kecamatan Limo, Tuhanto mengaku belum mengetahui jika dilokasi sudah ada lagi kegiatan pasca dilakukannnya penyetopan pada beberapa pekan silam.

“Kami belum tahu kalau ada aktivitas lagi dilokasi, besok akan kami monitor kembali dan jika benar pemilik bangunan membandel dan tetap melanjutkan pekerjaan sebelum mengantongi izin, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penindakan lanjutan,” tegas Anto sapaan akrab Tuhanto.

Pada kesempatan itu, Anto mengingatkan kepada masyarakat tidak mengabaikan masalah perijinan jika ingin mendirikan bangunan, karena pihaknya akan melakukan penindakan bagi siapapun yang berani melanggar aturan.

“Salah satu tugas kami adalah mengamankan peraturan daerah (Perda) bidang perijinan, kami tidak akan tebang pilih dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda,” pungkas Tuhanto. n Asti Ediawan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button