HeadlinePemerintahan

Ikuti Arahan Kemendagri & Gubernur, Wali Kota Bakal Harmonisasi Raperda Kota Religius

Margonda | jurnaldepok.id
Setelah mendapatkan penolakan dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius (Raperda-PKR).

Adapun salah satu poin yang bisa membuka peluang Raperda PKR dilanjutkan yakni akan dilakukan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok.

“Hasil audiensi kami ke Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Terimaksih atas arahannya, dengan begitu kami diberikan ruang untuk melakukan harmonisasi untuk bisa difasilitasi oleh Gubernur, karena Gubernur lah yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Raperda itu,” ujar Mohammad Idris, Wali Kota Depok, kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mempertimbangkan dari berbagai dimensi untuk kemaslahatan bersama.

“Kami arahkan Bagian Hukum (Pemkot Depok,red) untuk menyampaikan fasilitasi Gubernur Jawa Barat kepada DPRD yang mereka sampaikan hasil fasilitasinya pada 24 Januari 2022, itu yang akan kami sampaikan ke DPRD,” paparnya.

Selanjutnya, kata dia, DPRD akan mengambil langkah dan membahas kelanjutan Raperda tersebut.

“Jika memang mereka (DPRD,red) sepakat hasil fasilitasi Gubernur tidak dilanjutkan, ya sudah. Berarti Raperda ini tidak dilanjutkan,” katanya.

Sebagi wali kota yang memiliki inisiasi terhadap Raperda tersebut, Idris mengucapkan terimaksih kepada Pansus DPRD Depok yang telah bekerja keras dan para pejabat terkait Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki pandangan-pandangan.

“Di alam demokrasi ada pandangan-pandangan berbeda itu hal yang biasa, ini dinamika dalam kehidupan berdemokrasi. Terimaksih juga kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan arahan dengan bijak, khususnya Pak Tito yang memberikan arahan kepada kami agar berlapang dada dalam menyelesaikan perosalan di pemerintahan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Idris juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Depok yang saat itu dirinya sempat mensosialisasikan kandungan Raperda tersebut yang berangkat dari permasalahan-permasalahan kehidupan beragama di Kota Depok.

“Jika Raperda ini nantinya hasil keputusan bersama di DPRD tidak dilanjutkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT tetap memberikan pahala kepada ijtihad kami. Kalau ini benar maka akan dapat dua pahala, jika ijtihad kami salah maka tetap dapat satu pahala, itu yang kami harapkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari angkat bicara terkait ditolaknya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) oleh Kementerian Dalam Negeri. Yeti menyebut ada beberapa faktor kenapa perda tersebut bisa ditolak meskipun sudah disahkan oleh DPRD.

“Ada beberapa factor ya, misalnya perda tersebut nantinya tidak sesuai dengan undang undang di atasnya atau perda tersebut bisa memicu adanya ketidak harmonisan di masyarakat,” ujar Yeti kepada Jurnal Depok usai menghadiri Paripurna, Jumat (30/09).

Yeti tidak menapikan jika Perda PKR sudah disahkan dan diserahkan ke Gubernur Jawa Barat serta Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskannya, jika flash back ke belakang, pembahasan Perda PKR menuai pro kontra. Ada beberapa fraksi termasuk Fraksi Partai Gerinda yang tidak ingin pembahasan Perda PKR itu dilanjutkan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Hafid Nasir menilai, tidak disetujuinya Perda PKR oleh Kemendagri merupakan kesempatan Pemerintah Kota Depok untuk membangun komunikasi lebih intens lagi dengan pemerintah pusat.

“Kami pikir perlu dibangun komunikasi lebih dalam lagi oleh pemerintah daerah ke Kemendagri. Ini momentum yang baik dan bisa menjadi pintu masuk ke pemerintah pusat, karena banyak hal yang bisa dibicarakan,” tandasnya.

Hafid menilai, ditolaknya Perda PKR oleh Kemendagri tidak ada unsur muatan politis. Namun ia menilai lebih kepada peraturan kebijakan yang perlu disinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Mungkin daerah punya kebijakan, namun di pusat tidak ada cantolannya. Nah ini merupakan area balnk spot yang harus dibangun. Kami rasa ini belum final ya, masih ada celah untuk nantinya bisa diterima,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button