Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah membuat peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024. Roadmap tersebut pun sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
Ketua Harian TPID Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, Kota Depok merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang mengirim roadmap pengendalian inflasi daerah 2022-2024 ke Ditjen Bangda Kemendagri sejak 13 Januari 2022. Roadmap ini berisi kegiatan-kegiatan perangkat daerah dalam upaya mengendalikan inflasi di Kota Depok.
“Kalau tidak salah dari 514 kota, ada 160 kota yang sudah membuat roadmap, termasuk Kota Depok,” jelas Supian Suri seperti dilansir berita.depok.go.id, usai Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring, di Ruang DeCOR, lantai 5, Gedung Balai Kota, akhir pekan kemarin.
Supian yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok mengungkapkan, dalam penyusunan roadmap harus memperhatikan empat hal. Di antaranya, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Ada beberapa program yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi, bagaimana penyerapan anggaran APBD bisa dilakukan tepat waktu dari awal tahun, sehingga perputaran ekonomi berjalan,” paparnya.
Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Sidik Mulyono menambahkan, ada beberapa perangkat daerah yang berperan penting dalam pengendalian inflasi di Kota Depok.
Yakni, kata dia, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
“Kami berharap inflasi di Kota Depok tetap stabil, ketersediaan pasokan tetap terjamin, dan harga tidak melonjak tinggi, serta masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik,” tambahnya. Rahmat Tarmuji|*
