Margonda | jurnaldepok.id
Diumumkannya jadwal pelaksanaan dan harga resmi vaksinasi mandiri atau gotong royong oleh pemerintah, menjadi terobosan signifikan mempercepat tercapainya target vaksinasi di Indonesia. Dimana hal itu bisa menyasar kepada kalangan pekerja atau karyawan perusahaan.
“Tapi jangan jadi beban cost baru bagi pengusaha, apalagi pengusaha yang memiliki karyawan ribuan. Ini tentu jadi persoalan,” ujar Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI DPR RI, kemarin.
Politisi PKS itu menambahkan, pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di Indonesia. Dimana program ini di luar kewajiban pemerintah.
“Tapi kita juga harus memahami situasi pandemi yang sudah lebih dari satu tahun, dunia usaha kita nyaris kolaps. Perusahaan bisa bayar THR sudah luar biasa, sekarang harus membiayai Vaksin Gotong Royong. Pemerintah harus cari solusi agar biaya Vaksin Gotong Royong bisa diturunkan lagi, pemerintah perlu memberikan subsidi,” paparnya.
Ia mengatakan, biaya Vaksin Gotong Royong yang mendekati Rp 1 juta per orang tentu memberatkan pengusaha, dimana beban ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.
“Kalangan swasta akan mengalami dilema, satu sisi ingin bisnisnya bergerak seperti semula dan karyawannya produktif, di sisi lain ada beban cost baru yang lumayan besar. Kami juga agak bertanya-tanya, betapa beruntungnya karyawan dari BUMN, mereka mengalami nasib yang lebih baik dari karyawan perusahaan swasta. BUMN mendapat fasilitas vaksin dari program pemerintah, dengan kata lain digratiskan,” jelasnya.
Alangkah baiknya, kata dia, pemerintah menghapuskan atau dengan kata lain memberikan subsidi pada biaya penyuntikan, jadi kalangan swasta tinggal membayar harga vaksinnya saja.
“Jika kebijakan ini dijalankan akan sangat meringankan beban pengusaha. Kita mengetahui rekan dari Kadin berencana tidak meminta subsidi kepada pemerintah, tapi kita juga mendengar aspirasi dari organisasi buruh, yang menyuarakan keberatannya terhadap biaya yang dibayarkan perusahaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kekhawatiran rekan buruh juga masuk akal, terutama pada perusahaan kategori padat karya.
“Bukan tidak mungkin perusahaan akan enggan untuk memvaksin pekerjanya karena faktor biaya, tentu ini akan jadi persoalan baru,” katanya.
Dari itu Mahfudz mengusulkan agar semua pihak terkait duduk bareng dan urun rembug, bagaimanapun sukses tidaknya program ini bergantung pada dukungan semua pihak.
“Pemerintah sebagai regulator harus mampu memberikan peran mengayomi semua pihak. Semua harus merasa diuntungkan, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Aspirasi kalangan pengusaha dan kalangan buruh harus dicarikan titik temunya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
