Margonda | jurnaldepok.id
Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana akhirnya angkat bicara terkait pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait kepatuhan masyarakat Kota Depok dalam menjaga jarak.
“Mengatasai pandemi tidak semudah yang dipikirkan dan yang dibicarakan. Ketika provinsi (Gubernur,red) 70 hari di Depok bagaimana pihak provinsi bisa merasakan sulitnya menanganai Covid-19 di Depok,” ujar Dadang kepada Jurnal Depok, Rabu (20/1).
Sehingga, sambungnya, pada saat itu terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi dan tidak ada desian kebijakan baru juga pada saat itu.
“Kami mengajak kepada semua pihak untuk fokus kembali dalam penanganan pandemi ini. Tidak terjebak dalam narasi-narasi. Meskipun informasinya bahwa data tersebut bersumber dari satgas pusat, atas laporan-laporan dari instansi tertentu dan relawan,” paparnya.
Dikatakan Dadang, Satgas Covid-19 Pemerintah Kota Depok saat ini fokus bekerja dalam misi kemanusiaan dan perlu kesadaran warga dalam menerapkan protocol kesehatan secara ketat.
Sebelumnya Kasatpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany juga mempersoalkan steatmen Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyebut tingkat kepatuhan masyarakat Kota Depok dalam menjaga jarak rendah.
“Untuk itu saya masih belum konfirmasi, nanti saya akan konfirmasi datanya darimana. Apakah data dari yang kami sampaikan atau data real di lapangan atau sepeti apa,” ujar Lienda pada kegiatan pembagian masker di Jalan Margonda, Selasa (19/1).
Lienda menerangkan, pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang masih banyak ditemukan pihaknya memang pelanggaran terhadap penggunaan masker. Namun demikian, pelanggaran ini dominan terjadi di pemukiman penduduk.
“Pelanggaran masker dominan masker. Kalau di jalan raya ini tidak terlalu banyak. Dominan ada di perumahan pemukiman perkampungan,” tuturnya.
Lienda mengklaim tingkat kepatuhan di jalan raya tinggi dalam menggunakan masker.
“Tapi kalau di perkampungan mereka selalu alasan saya cuma kesitu, cuma ke warung. Padahal yang seharusnya didorong adalah tingkat kesadaran bukan semata gakum,”katanya.
Lienda menegaskan, segala bentuk penegakan protokol kesehatan akan percuma bilamana kesadaran masyarakat masih rendah.
“Akan percuma kalau masyarakat tidak teredukasi, yang harus kita lakukan adalah ketika kita sosialisasi edukasi lalu apa dampaknya? Apakah sudah merubah tingkat kepatuhan atau perilaku,” jelasnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut Kota Depok masih rendah tingkat kepatuhannya dalam hal menerapkan protokol kesehatan Covid-19 salah satunya menjaga jarak.
Bersama dengan Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, kepatuhan warga Kota Depok dalam hal menjaga jarak hingga menggunakan masker dinilai masih rendah. n Rahmat Tarmuji | Aji Hendro
