Jakarta | jurnaldepok.id
Aksi ‘jual beli’ serangan dalam debat publik putaran pertama cukup menarik. Masing-masing pasangan calon wali-wakil wali kota Depok unjuk gigi untuk meyakinkan para pemilih di pilkada, 9 Desember mendatang.
Beberapa pertanyan menusuk pun dilontarkan oleh paslon nomor urut 1, Pradi-Afifah dan paslon nomor urut 2, Idris-Imam.
Namun tercatat ada empat pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pasangan Pradi-Afifah ketika ditanya oleh paslon nomor urut 2, Idris-Imam.
Empat pertanyaan itu yakni terkait TPB, 100-0-100, KUA-PPAS dan APE. Hal itu pun mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab HM.
“Itu pertanyaan sederhana sebenarnya, juga pertanyaan paling mendasar yang harus diketahui oleh semua pihak, baik yang baru mau mencalonkan diri apalagi incumbane. Itu pertanyaan sederhana yang seharusnya bisa dijawab oleh pihak mana pun dan siapapun, apalagi incumbane,” ujar Mazhab kepada jurnaldepok.id, Senin (23/11).
Ketika itu sudah dikuasi, sambungnya, ada leadership bagi calon pemimpin untuk menata Kota Depok.
“Terkait KUA-PPAS, ini kan merupakan sekema anggaran yang dibutuhkan itu berangkatnya dari kebijakan (KUA,red), dari kebijakan itu timbul plafon (PPAS,red). Bagaimana kita menguraikan anggaran ketika kita tidak bisa membuat sekemanya,” papar pria yang sering disapa Prof.
Jadi, sambungnya, baiknya jangan terlalu banyak bicara dulu sementara hal yang mendasar tidak tahu.
“Jangan bicara program ini, belanja ini, belanja itu, membuat sekema anggarannya saja enggak tahu. Bisa amburadul ini,” pungkasnya politisi PPP itu. n Rahmat Tarmuji
