Bojongsari | jurnaldepok.id
Mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok, H Iing Hilman merasa sedih dan prihatin atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Menteri KKP, Edhy Prabowo dini hari lalu.
“Selaku mantan kader Partai Gerindra yang sudah digembleng di Hambalang tentu sangat prihatin. Karena Pak Prabowo pernah mendoktrin kami di Hambalang bahwa kami harus menjauhi diri dari pelanggaran korupsi,” ujar Iing kepada Jurnal Depok, Kamis (26/11).
Ia tidak menyangka tetiba terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Gerindra.
“Ini ironis sekali, Partai Gerindra itu kan partai komando, apa yang diinstruksikan oleh pimpinan harus sampai ke tingkat bawah, apalagi ini selevel menteri dan juga menjabat Waketum serta orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo, sangat prihatin sekali,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, semenjak bergabung di Gerindra dirinya sangat memegang tegus instruksi pimpinan partai.
“Pak Prabowo itu sangat streng sekali jika berbicara menyangkut korupsi, ia sangat wanti-wanti itu jangan sampai terjadi. Ia pernah mengatakan apabila ada kader Gerindra yang melakukan korupsi dirinya sendiri yang akan memenjarakannya. Itu saya dengar pada saat 14 hari di Hambalang,” tegasnya.
Dari itu, dirinya merasa aneh justru kasus itu kini menimpa kader Partai Gerindra yang telah digembleng habis di Hambalang.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik Depok, Bernhard mengungkapkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dikatakan akan berdampak kepada psikologi pemilih di perhelatan pilkada. Pasalnya, Edhy merupakan salah satu kader bahkan pernah menjadi pengurus di Partai Gerindra.
“Operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Pak Edhy selaku Menteri KKP dan sekaligus kader Partai Gerindra, setidaknya sangat mempengaruhi efek psikologis para calon pemilih dan masyarakat di Pilkada Depok,” kata Bernhard.
Terlebih, kata dia, DPP Partai Gerindra telah mengusung kadernya di Pilkada Depok yakni Pradi Supriatna sebagai Calon Wali Kota Depok.
“Jika nanti terbukti ada dugaan tindak pidana terhadap Pak Edhy yang dinyatakan KPK, tentu ini sangat menpengaruhi persepsi publik menjelang Pilkada Depok Tahun 2020 untuk menentukan pilihan politiknya,” jelasnya.
Dikatakannya, bisa saja masyarakat pemilih Kota Depok yang tadinya sudah menjatuhkan pilihannya kepada paslon nomor urut 1, akan mengubah pilihannya atau setidaknya akan memilih golput.
“Tentu, peristiwa ini dampaknya cukup besar dan mempengaruhi persepsi publik, khususnya para pemilih dan masyarakat Kota Depok. Mereka bisa tidak akan menjatuhkan pilihannya. Terutama pemilih rasional,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
