Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Pergerakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok dalam mengusung pasangan calon wali-wakil wali kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono semakin massif. Tak heran, jika mereka menargetkan tiga kali lipat perolehan suara di pileg tahun lalu dari 40 ribu menjadi 120 ribu suara.
“Dengan modal kekuatan 40 ribu suara pada pileg lalu, saat ini kami di DPC, PAC hingga ranting bertekad meningkatkan suara di pilkada menjadi tiga kali lipat atau setara 120 ribu suara untuk pasangan Idris-Imam,” ujar Mazhab HM, Ketua Desk Pilkada DPC PPP Kota Depok, kemarin.
Ia menjelaskan, target tersebut bukan hanya bualan semata namun pihaknya telah melakukan gerakan yang diyakini akan mendongkrak perolehan suara hingga tiga kali lipat.
“Diantaranya kami telah mengumpulkan para ustad dan kiai sebanyak 150 orang melalui halqoh alim ulama beberapa minggu lalu. Dari 150 ulama itu, 80 persen itu bukan pemilih PPP, tapi melalui PPP mereka berkumpul dan siap memenangkan pasangan Idris-Imam,” paparnya.
Dari situ saja, sambungnya, bisa menjadi tolak ukur bahwa PPP dapat mendongkrak perolehan suara hingga tiga kali lipat.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa di PPP jumlah kiai tidak hanya satu orang, melainkan jumlahnya banyak.
“Ustadnya juga banyak, dari yang kami sebutkan tadi yakni 150 ulama, 30 persenya merupakan kiai dan ustad yang istiqomah dengan perjuangan PPP. Jadi kalau ada satu orang kiai yang tidak mendukung kebijakan PPP, tidak otomatis para kiai itu ada di sana (pasangan 01,red),” terangnya.
Mazhab yang merupakan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok menegaskan, PPP bertekad untuk mendongkrak suara menjadi tiga kali lipat.
“Dengan adanya satu orang kiai yang memilih ke 01, buat kami di PPP tidak kecil hati karena masih banyak kiai-kiai yang lain. Kami enggak takut dan tidak merasa kehilangan, karena kami menghargai hak nya, nanti kita uji di 9 Desember siapa yang menang,” terangnya.
Ditegaskannya, PPP dalam mengusung Idris-Imam sudah sesuai mekanisme seperti Rapimcab yang beranggotakan pengurus PAC dan DPC.
“Tidak ada lagi yang berhak ikut itu, jika keputusan sudah diambil sesuai ADART dalam Rapimcab, semua harus tunduk dan patuh kepada keputusan itu. Ketika ada kader atau pengurus PPP yang tidak mematuhi hasil Rapimcab tentu setelah pilkada akan ada sanksi, sanksi yang paling berat yakni pemecatan, terlebih ditemukan bukti-bukti yang valid terhadap pelanggaran itu” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPC PPP Kota Depok, Hj Qonita Luthfiyah mengungkapkan, dalam melakukan pendekatan kepada ulama tidak dengan materi namun lebih kepada pendekatan hati.
“Kami ajak komunikasi dan menjelaskan visi misi Idris-Imam. In Sya Allah kiai-kiai yang ada di barisan PPP yang telah mengikuti halaqoh beberapa waktu lalu tidak akan tergoyahkan oleh apapun, karena mereka berjuang dari hati dan keseriusan untuk membangun Depok. Jadi, bukan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
