Kota Kembang | jurnaldepok.id
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, HM Supariyono meminta pemerintah untuk menunda penyelenggaran pemilu pada April esok. Pasalnya, ia melihat masih banyak warga Depok yang hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP.
“Kami mendapat laporan ada lebih dari 20 ribu warga Depok yang belum memiliki e-KTP, padahal mereka harusnya sudah memiliki. Ketika tidak memiliki e-KTP, praktis mereka akan kehilangan hak pilihnya,” ujar Supariyono kepada Jurnal Depok, kemarin.
Ia menambahkan, sementara surat keterangan (suket) tidak berlaku untuk pencoblosan. Dari itu ia meminta kepada Disdukcapil Kota Depok untuk segera menyelesaikan 20 ribu orang ini.
“Itu jumlah yang tak sedikit, kalau jumlah 20 ribu itu ada di satu kecamatan maka setara dengan satu kursi,” paparnya.
Jangan sampai, kata dia, diakhir ada partai peserta pemilu yang komplain gara-gara banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
“Kami minta kepada Disdukcapil untuk menyelesaikan itu, atau pemilu nya ditunda sampai masalah itu selesai. Iya dong, kami kan wakil rakyat, ketika ada rakyat kami yang kehilangan hak nya maka kami harus berekasi dan tidak boleh dibiarkan, kalau perlu pemilu nya tunda sampai yang 20 ribu itu dapat e-KTP,” tegasnya.
Supriyono mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui alasan Disdukcapil kenapa hingga saat ini masih ada warga yang belum melakukan perekaman.
“Jumlah 20 ribu ini tersebar di 11 kecamatan, tapi apapun alasannya itu hak politik orang lima tahun sekali. Kalau suket berlaku maka lebih bahaya lagi,” ungkapnya.
Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, HM Munir mengatakan 20 ribu lebih warga Depok bukan tidak bisa memilih, namun belum melakukan perekaman.
“Sudah kami undang seluruhnya untuk melakukan perekaman sampai tanggal 12 April 2019,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
