Cimanggis | jurnaldepok.id
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Manto Djorghi angkat bicara terkait rencana lelang jabatan yang bakal dilakukan Walikota Depok, Mohammad Idris terhadap jabatan yang saat ini melekat pada dirinya.
“Kami sebagai ASN siap ditempatkan dimana saja oleh pimpinan, dan jabatan itu amanah, serta kami ASN (saya) selalu siap sebagai pembantu walikota dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan,” ujar Manto kepada Jurnal Depok, Rabu (21/11).
Ketika ditanya apakah wacana lelang jabatannya terkait kinerjanya selama ini?, ini jawaban Manto.
“Kami tidak tahu, hal tersebut pimpinan yang menilai dan mengevaluasi, tugas kami hanya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai tugas dan fungsi serta sesuai peraturan yang berlaku,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dirinya di PUPR sudah kurang lebih 3,5 tahun.
“Saat itu kami dilantik pada 1 Juli 2015 sebagai Kadis BMSDA dan dikukuhkan kembali pada 30 Desember 2016 sebagai Kadis PUPR,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), H Supian Suri mengatakan sementara pihaknya baru melelang tiga jabatan eselon II diantaranya Satpol PP, DPAPMK dan Inspektorat.
“Sangat mungkin (PUPR,red) karena kan di tahun depan ada juga yang pensiun seperti Asisten Ekbang. Artinya dengan adanya pensiun itu sangat mungkin harus diisi atau dilelang, kalau yang diisi dari dinas luar berarti harus ada lelang lagi, pasti ada rotasi,” jelasnya.
Sebelumnya Walikota Depok, Mohammad Idris berencana melakukan lelang jabatan untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Untuk saat ini yang sempat kami lelang ada tiga yakni Satpol PP, Inspektorat dan DPAPMK. Kami juga mewacanakan untuk melelang Kadis PUPR, namun terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang harus diselesaikan, maka PUPR akan kami tunda sampai akhir tahun ini,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.
Ketika ditanya kenapa ada wacana utuk melelang Kadis PUPR, Idris mengungkapkan Kadis PUPR saat ini yakni Manto Djorghi sudah dua tahun lebih menjabat sebagai Kadis PUPR.
“Bisa jadi kami evaluasi, tapi evaluasinya masih di pansel. Masih ada tiga dinas yang akan kami lelang, kalau staf ahli tidak mungkin kami lelang, namun yang kami lelang dinas teknis. Bisa jadi Disporyata, PUPR atau dinas yang lain di akhir tahun ini,” katanya.
Idris mengungkapkan, lelang jabatan bukan hanya dilihat dari sisi atau faktor kopetensi akan tetapi dilihat juga dari faktor kesehatan.
“Misalnya, Pak Wijay mampu tidak secara kesehatan kami tempatkan di PUPR, misalnya. Pak Manto misalnya kami tempatkan di staf ahli, misalnya. Berarti yang dilelang Disporyata, kalau Disporyata kami yakin rebutan dan banyak yang daftar,” jelasnya.
Sementara untuk Kasatpol PP saja, lanjutnya, hingga kini belum ada yang mendaftar, padahal sudah mulai dibuka sejak beberapa waktu lalu.
“Kadis yang sudah menjabat lebih dari dua tahun ini memang sudah arahan dari Komisi ASN. Dulu kan Pak Manto promosi, di dinas ini harus dua tahun minimal, nanti evaluasinya dua sampai lima tahun. Ini kami akan lihat, karena Pak Manto faktor kesehatan juga, ini yang menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Saat ditanya terkait dengan kinerja Manto selama di PUPR, ini jawaban Idris.
“Kinerja beliau luar biasa dan sangat tanggap, terlebih di medsos kami lihat paling cepat dan respon. Wacana Disporyata dan PUPR, karena sedang sakit. Bisa jadi nanti tukaran dengan Dinas Sosial, tidak menutup kemungkinan Pak Zam yang dahulu pernah di sipil PUPR, bisa jadi seperti itu,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
