Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Peristiwa longsong turap Kali Cabang Tengah di Jalan Raya Tanah Baru, Pancoran Mas, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok. Besarnya anggaran untuk melakukan penurapan di sepanjang jalan raya itu membuat pemerintah kota harus melakukan intervensi anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya, kali di sepanjang jalan raya tersebut merupakan kewenangan provinsi. Dari itu, dibutuhkan intervensi anggaran ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan turap di sepanjang kali tersebut.
“Ini kali kan memang wewenang provinsi, kami sudah laporkan bahkan kami tanyakan anggarannya tidak ada, PUPR Provinsi saat ini tengah memprioritaskan Kali Laya tahun 2019. Untuk daerah perbatasan ke Jakarta, kami sudah bicara dan dimasukkan programnya oleh DKI. Tapi kalu ke sininya memang anggarannya cukup tinggi sekali, sehingga kami minta kepada provinsi melakukan intervensi untuk melakukan penurapan ini, nanti kami dari sisi jalannya,” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok, kemarin.
Pernyataan itu dikatakan Idris seusai meninjau langsung lokasi longsor di Jalan Raya Tanah Baru didampingi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas BKPSDM.
Dikatakannya, untuk menurap pinggir kali tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp 40 miliar. Jika dengan penataan, kata dia, bisa mencapai triliunan rupiah.
“Jika turap tidak ditangani secara komperhensif pasti akan terjadi seperti Kali Laya, jadi harus komperhensif. Provinsi anggarakan untuk turap kali nya, kami jalannya karena wewenang pemkot, nanti DKI perbatasannya. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi untuk penanganan kali di sepanjang Tanah Baru ini,” paparnya.
Untuk mencegah longsor susulan, pihaknya juga akan menggelontorkan Biaya Tak Terduga (BTT). Sementara untuk perbaikan turap yang longsor dan cepat ditanggulangi dibutuhkan Rp 200 juta.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto Djorghi mengatakan pihaknya telah melakukan intervensi anggaran dari dana APBD sebesar Rp 2,3 miliar untuk penurapan kali di beberapa titik pada 2017 silam.
“Saat itu pernah terjadi longsor juga dan telah kami perbaiki, sifatnya kan parsial enggak semua. Yang jebol saat ini belum diprediksi karena saat itu belum parah pada 2017. Kalau di 2018 ini memang tidak ada anggaran untuk Kali Cabang Tengah ini karena kami lebih fokus ke Kali Laya dan beberapa titik yang juga prioritas,” tandasnya.
Namun begitu, pihaknya akan mengusulkan untuk pembangunan turap di sepanjang kali itu dalam Musrenbang mendatang ke pemerintah provinsi.
“Usulan yang diakomodir oleh provinsi yakni penanganan Kali Laya pada 2019 mendatang. Untuk langkah awal ini kami pasang beronjong dulu agar tidak meluas, kemudian kami ajukan BTT dengan nilai Rp 200 juta,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
