Cipayung | jurnaldepok.id
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok turut mencermati dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat pada saat mengeglar debat publik di Balirung Universitas Indonesia.
“Intinya itu panggung pilgub, dimana seharusnya pasangan calon menyampaikan program sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi gubernur harus cerita itu, soal tager ganti presiden memang 2019 itu ganti presiden, itu tidak jadi masalah,” ujar Elyas Tata Ginting, Komisioner Panwaslu Kota Depok, Selasa (15/5).
Hanya saja, kata dia, konteks debatnya itu merupakan pilgub. Soal pasangan mendukung Jokowi atau ganti presiden, dikatakannya tidak menjadi persoalan. Namun, sambungnya, yang ramai saat ini masalah tager.
“Pasangan Asyik mendukung Prabowo, ini mendukung Jokowi atau pasangan satu mendukung siapa dan pasangan empat mendukung siapa, sebutkan kan enggak ada masalah. Itu kan (kaos,red) tidak menyebut orang, masalahnya kan di tager itu kan tidak menyebut orang dalam arti tidak mengkampanyekan,” paparnya.
Persoalannya, lanjutnya, saat ini tengah ramai tager ganti presiden segala macem dan setelah kasus di Monas.
“Soal isi tager ganti presiden itu betul di 2019 akan pilpres. Intinya, ini kan cerita (debat,red) penajaman sehingga masyarakat tahu visi dan programnya. Seharusnya itu yang disajikan, sebetulnya penajaman lingkungan hiduf fokus di situlah,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, soal cagub dan cawagub mendukung siapa sah-sah saja, karena mereka punya pilihan.
“Tapi ini kan dalam konteks pilgub, dalam arti kan kami pun belum tahu dan masih mempelajari apa kesepakatan dan koridor yang ditetapkan oleh KPU. Ini semua kan aturan debat segala macamnya ranahnya KPU. Iya lah (didalami,red),” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
