Margonda | jurnaldepok.id
Meskipun hingga saat ini Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun informasi yang beredar Pemkot Depok akan membuka lowongan tersebut pada Juni 2018.
“Memang belum ada pemberitahuan secara resmi, namun informasinya hal itu akan dilakukan sekitar bulan Juni,” ujar H Supian Suri, Kepala BKPSDM Kota Depok, Minggu (25/3).
Tak hanya itu, Supian juga hingga kemarin belum bisa memastikan berapa banyak jumlah CPNS yang nantinya bakal diterima bekerja di lingkup Pemerintah Kota Depok.
“Belum tahu, nanti kita tunggu pengumuman resminya ya,” paparnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Ma’mun Abdullah memberi masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam hal penerimaan CPNS nantinya.
Ma’mun mencatat ada beberapa formasi yang nantinya harus diutamakan oleh pemerintah kota dalam penerimaan CPNS 2018.
“Kami berharap pemerintah kota dapat memprioritaskan kebutuhan tenaga fungsional seperti tenaga guru, tenaga kesehatan dan disamping juga ada slot CPNS dibidang peningkatan SDM di tingkat kelurahan dan kecamatan,” jelasnya.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahwa hal itu penting dilakukan karena menyangkut tingkat pelayanan publik yang unggul.
“Selain itu, pemerintah kota juga harus memberi ruang atau mengangkat tenaga honorer yang sudah K2 yang saat ini jumlahnya cukup banyak di Depok. Hal itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia,” terangnya.
Sebelumnya Walikota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat untuk menerima CPNS di tahun 2018 ini.
“Tahun ini Depok akan mendapatkan penambahan CPNS dari kementerian,” ungkap Idris.
Dari sekitar 1.000 yang diajukan, sambungnya, pihaknya belum menerima informasi berapa banyak yang nantinya bakal diteriman sebagai CPNS di Depok.
“Dikabulkannya belum tahu, mereka sudah mengarahkan sebaiknya diutamakan seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang memang sudah lama sebagai honor tidak lebih dari 35 tahun,” paparnya.
Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
“Insha Allah dan mudah-mudahan bisa mencapai 200-300 (lowongan,red),” harapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa saat ini masih banyak posisi yang kosong terutama di kelurahan. Dirinya tidak berani untuk mengisi secara keseluruhan kekosongan itu.
“Ada sekitar 100 posisi yang belum terisi, karena BKN sudah menyediakan tempat untuk dilakukan uji kopetensi bagi staf untuk menjadi pejabat dari eselon IVb ke eselon IVa, kita mendapatkan jatah 200an orang, sehingga inilah yang akan kami utus ke BKN untuk mengikuti diklat. Nantinya mereka akan kami tempatkan di kelurahan-kelurahan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
