Margonda | jurnaldepok.id
Dikarenakan masa baktinya sudah habis, delapan Pengurus Kecamatan (PK) KNPI abstain dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VIII DPD KNPI Kota Depok. Praktis, delapan PK tidak memiliki hak suara dalam Musda yang digelar kemarin.
“Ada 46 OKP termasuk PK yang nantinya memiliki hak suara dalam Musda kali ini. Setiap OKP dan PK hanya memiliki satu suara, peninjau tak memiliki hak suara,” ujar Sofyan, Ketua OC Musda ke VIII DPD KNPI Kota Depok, Rabu (6/12).
Ia menambahkan, bahwa dari 11 PK yang ada hanya tiga PK yang memiliki hak suara dikarenakan delapan PK lainnya masa baktinya telah habis. Informasi yang beredar, tiga PK yang memiliki hak suara di antaranya PK Cipayung, Beji dan PK Sukmajaya.
Lain hal nya yang dikatakan oleh Koordinator SC Musda DPD KNPI ke VIII Kota Depok, Ahmad Maulana. Ia mengatakan dalam musda sebelumnya ada 48 OKP dan delapan peninjau. Sesuai ketentuan tim peninjau di musda selanjutnya akan menjadi peserta penuh. Dengan demikian peserta penuh dalam musda kali ini OKP di angka 56.
“Saat ini ada tujuh PK yang berstatus peserta dan peninjau. Musda forum tertinggi, jadi akan dibahas nanti seperti apa, admistratifnya memang seperti itu. Total PK semuanya ada tujuh tidak semuanya peserta penuh tapi ada peninjau. Memang kekurangan KNPI sekarang cuma ada empat PK, di periode Bang Dody nambah tiga PK di tahun ini. Ada kekurangan-kekurangan di kecamatan sehingga regenerasinya tidak berjalan baik,” tandasnya.
Dirinya mengakui, bahwa ada sekitar tiga atau empat PK yang masa baktinya sudah habis. Dengan begitu, PK tersebut hanya memiliki hak untuk meninjau tapi tidak memiliki hak suara untuk menentukan pilihan.
Lebih lanjut ia mengatakan, hingga pembukaan Musda kemarin dilakukan sudah ada empat kandidat yang mengembalikan formulir pendaftaran dari tujuh orang yang mengembil formulir pendaftaran.
“Mereka adalah Andi Sopiandi (BMI), Iqbanurramadhan (BKPRMI), Eko Wardaya (KAMMI) dan Bobby Harahap (Satma PP). Ada beberapa kandidat yang memang persyaratannya masih kurang sesuai ketentuan SC. Namun itu akan dibahas lebih lanjut, sebenarnya kami telah memberikan batas waktu maksimal pada Selasa malam,” ungkapnya.
Dikatakannya, bahwa SC fokus pada persyaratan admistratif saja, apapun itu nanti hasilnya merupakan kebijakan dari peserta musda.
“Nantinya forum akan menentukan,” terangnya.
Wakil Sekretaris DPD KNPI Jawa Barat, Amsori AR menilai kepengurusan DPD KNPI Kota Depok saat ini merupakan yang terburuk dari periodenisasi sebelum-sebelumnya.
“Kami melihat harus ada perbaikan-perbaikan ke depan. Kalau menurut kami PK itu pengurus kecamatan, pemilik sah suara itu adalah memang di antaranya PK namun ada OKP yang berhimpun di dalamnya kurang lebih 50 OKP. Jadi, dengan abstainnya delapan PK dalam musda kali ini tidak akan mempengaruhi hasil dari musda tersebut,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
