Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai mengadakan sosialisasi tahapan pilgub dan membangun komunikasi awal dengan stake holder. Hal itu dilakukan terkait jelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.
Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati mengatakan pihaknya mensosialiasikan tahapan pemilihan gubernur, program dan kegiatan sebagaimana dijadwalkan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017, terutama terkait pelaksanaan Pilgub Jabar.
“Pertama selain mensosialisasikan mengenai PKPU, kami juga berharap mulai membangun komunikasi awal dari seluruh stakeholder untuk sama-sama mensukseskan pemilu nasional, dalam waktu dekat ini untuk Pilgub Jabar 2018,” ujarnya, kemarin.
Dengan koordinasi dan komunikasi ini, sambungnya, KPU Kota Depok berharap permasalahan-permasalahan kebelakang yang menjadi bagian dalam dinamika pelaksanaan Pilgub dapat dibangun kritik serta masukan yang lebih membangun seperti halnya terkait penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
“Mengantisipasi daftar pemilih, kami jauh-jauh hari menginginkan ada upaya preventif guna mencegah adanya pelanggaran,” paparnya.
Lebih lanjut pihaknya mendorong perekaman e-KTP 100 persen, dimana paling tidak sampai Desember awal sudah dapat terekam hingga 100 persen. Dengan begitu, dapat meminimalisir sengketa yang berpotensi dalam tahapan pemilu nasional maupun Pilgub.
“Karena yang bisa didaftarkan pemilih nanti dan bisa didaftarkan hanya yang telah merekam data e-KTP. Namun, jika belum , maka harus merekam dulu kemudian baru diberikan Surat Keterangan (Suket),” katanya.
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang hadir dalam sosialisasi itu mengatakan, secara umum jika melihat semangat, baik dari penyelenggara maupun peserta sangat antusias hadir dalam sosialisasi Pilgub 2018.
“Secara naluriah, seluruhnya sepakat untuk melaksanakan pilgub yang nyaman, aman dan memuaskan semua pihak,” tandas Pradi.
Terkait perekaman e-KTP dan blanko yang masih terkendala, Pradi mengatakan seluruhnya harus terbuka terkait teknis maupun administratif yang sedang dirasakan Pemkot Depok.
“Namun ini bukan hanya di Kota Depok, tapi hampir seluruh daerah. Seperti perekamannya sudah, tapi belum terima e-KTP-nya. Karena memang dari blanko itu dibutuhkan 110 ribu, untuk sementara baru tiba 20 ribu blanko di Disdukcapil. Tadi secara khusus saya minta, tetap kita hunting ke pusat untuk dapat memenuhi, paling tidak mendekati 100 persen,” katanya.
Sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh unsur pemerintah, Panwaslu dan perwakilan partai politik. n Rahmat Tarmuji
