Kecamatan Pancoran Mas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendatang akan memprioritaskan konservasi lingkungan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Camat Pancoran Mas, Utang Wardaya.
“Program kerja konservasi lingkungan dan kebersihan menjadi salah satu prioritas yang diajukan dalam Musrenbang 2017 ini,” ujarnya kemarin.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan fokus pada program ketahanan keluarga serta pelayanan publik berbasisi Informasi Tekhnologi (IT).
Dikatakannya, Musrenbang 2017 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan, Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan, Forum OPD, dan selanjutnya di tingkat Kota Depok. Musrenbang ini dilaksanakan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam, dan menyepakati prioritas pembangunan dan program maupun kegiatan daerah.
“Agenda sudah kami susun, tanggal 14 dan 15 ini jadwalnya Kelurahan Mampang dan Kelurahan Pancoran Mas, untuk jadwal yang lainnya menyusul. Besok (hari ini,red), kecamatan dan kelurahan serta LPM se Kota Depok, baru akan diberikan materinya oleh Walikota Depok dalam acara sosialisasi pembangunan,” jelasnya.
Ketika ditanya terkait program sarana dan prasarana fisik untuk Kecamatan Panmas, Utang menjelaskan masih menunggu kebijakan dari Pemerintaha Kota (Pemkot). Mengingat, pagu prioritas belum ditetapkan.
“Kalau program langsung untuk sarana atau prasarana fisik lingkungan, kami masih menunggu kebijakan Pemkot. Apakah masih mendapatkan pagu usulan Rp 2 milyar seperti tahun lalu untuk tiga aspek perencanaan (fisik, ekonomi pemberdayaan dan sosial budaya) ataukah tidak,” paparnya.
Jika masih, lanjutnya, maka akan dipetakan mana program yang menjadi proiritas di kecamatan yang memiliki enam kelurahan tersebut.
“Diharapkan seluruh elemen masyarakat senantiasa bersinergi demi membangun Kota Depok yang berkualitas. Sehingga apa yang sudah dicita-citakan bersama yaitu menciptakan Depok yang makin maju dan sejahtera dapat tercapai,” harapnya.
Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan di bawahnya, serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.
