Margonda | JurnalDepok
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Rudi Kadarisman mengatakan hingga kini dirinya belum mengetahui dengan pasti pelanggaran yang dilakukanWalikotaDepok, Mohammad Idris dalam rotasi yang telah dilakukan.
Meski demikian,walau Demokrat merupakan partai yang mendukung pemerintahan, segala kebijakan yang terbukti menyalahi aturan menurutnya harus diberikan sanksi.
“Kami memang merupakan partai pendukung pemerintahan, tetapi secara kebijakan.Namun jika ada yang menyalahi aturan, kami pihak pertama yang mengkritisiitu.Hingga kini belum ada laporan dari teman-teman di fraksi kepada saya mengenai pelanggaran yang dilakukan wali kota dalam rotasi lalu,” ujar Rudi, kemarin.
Rudi menuturkan,partainya menghargai penuh sikap yang diambil partai lain dalam menangga pirotasi yang dilakukan wali kota. Setiap partai menurut dia memiliki pandangan tersendiri dalam kebijakan-kebijkan yang diambil wali kota.
“Tetapi, tentunya semua kebijakan tersebut harus berdasarkan peraturan,” tandasnya.
Hingga saat ini DPC PDI Perjuangan Kota Depok masih menunggu keputusan Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait Rotasi, Mutasi dan Promosi ASN dilingkup Pemkot Depok yang menurut Partai berlambang Banteng ini menyalahi aturan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan proses pemeriksaan yang dilakukan KASN tengah berjalan. Ia mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.
“Yang jelas kami masih menunggu hasil pemeriksaan, hingga saat ini belum ada info terbaru,” katanya.
Dirinya berharap, jika hasil pemeriksaan menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan Walikota dan Wakil Wali kota dalam rotasi, pihaknya meminta ada teguran tegas yang diberikan KASN.“Jangan dibiarkan, kalau jelas salah harus ada teguran,”
