Margonda | Jurnal Depok
Sejumlah perwakilan orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Depok. Kedatangan mereka untuk meminta solusi dan kejelasan nasib anak-anaknya yang terbengkalai di SMAN 11. Pertemuan digelar secara tertutup dengan melibatkan unsur kepolisian.
Sementara itu salah satu orang tua murid, Polman Sirait mengungkapkan jika dirinya sudah menyetorkan uang hingga Rp 20 juta kepada salah satu oknum calo PPDB.
“Bagi saya yang terpenting psikologi anak saya ini. Terus terang saja karena ada kasus ini jadi terganggu. Mereka (calo PPDB) menjanjikan mau dimasukkan ke SMA ini, itu, sementara semua memang ditampung sementara di SMAN 11,” ungkapnya.
Dirinya mengaku selalu diberi harapan oleh oknum calo PPDB tersebut. “Dia ngakunya wartawan sih, tahun lalu juga calo ini berhasil masukkan siswa tapi nggak sekisruh sekarang,” aku Polman.
Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan dirinya akan menempuh jalur hukum atas kasus ini. “Sebenarnya banyak dari orangtua murid yang merasa takut untuk melapor, mereka takunya jika lapor akan kena juga tapi ternyata ini kami sudah ditipu. Bahkan saya menereima teror yang bahasanya seperti mengancam, ” kata warga Cilodong tersebut.
Dia mengaku sudah mengantongi bukti jika nantinya ia memutuskan lapor ke pihak kepolisian. “Saya ada bukti kuitansi. Anak saya awalnya ingin saya masukkan ke SMAN 3, kemudian beralih ke SMAN 8. Untuk bisa masuk ke SMAN 8 saya sudah bayar sekitar Rp 10 juta, tapi kalau dihitung-hitung ada sekitar Rp 20 juta karena saya mengservice dia juga,” jelasnya.
Dirinya mengaku menginginkan anaknya bisa sekolah negeri agar bisa masuk PTN negeri. “Keponakan saya sekolah negeri, saya pengen anak saya lulus nanti bisa lanjut ke PTN,” katanya.
Selang beberapa jam usai pertemuan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin terkait ratusan siswa yang terlantar di SMAN 11, pihaknya bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta akan mengakomidir dan menampung siswa tersebut.
“Ada sekitar 785 kursi yang masih bisa ditampung sekolah-sekolah swasta. Sekolahnya menyebar di seluruh Depok. Yang terpenting saat ini adalah anak bisa masuk sekolah dulu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/8).
Dia menambahkan sebelumnya sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk membuka tambahan di sekolah negeri.
“Selain itu kami juga meminta kepada para orang tua murid agar tidak memobilitasi anak-anaknya yang belum diterima di sekolah namun memaksakan ke sekolah tersebut, karena akan mengganggu sekolah. Disdik siap memfasilitasi bagi siswa yang belum diterima di sekolah manapun,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan berdasarkan pertemuan dengan orangtua murid, beberapa dari mereka ada yang setuju anaknya dimasukkan ke sekolah swasta. “Masih ada 785 kursi yang tersebar di sekolah swasta di seluruh wilayah Depok. Kami ingin anak di Depok itu bisa sekolah. Apabila ada pihak yang dirugikan dalam hal ini orang tua murid, silahkan hubungi pihak kepolisian,” tegas Thamrin.
Dirinya menjelaskan pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada sekolah swasta agar dapat menampung siswa-siswa. “Sekolah PGRI siap menampung dan mereka menyediakan satu rombel. Yang penting saat ini anak masuk sekolah dulu. Untuk masalah biaya, nanti setelah mereka sudah bisa belajar di sekolah tersebut kecuali siswa itu termasuk siswa miskin,” jelasnya.
Kabagops Polresta Depok Kompol Agus Widodo yang turut hadir menambahkan jika ada orangtua siswa atau sekolah yang merasa dirugikan pihak tertentu agar segera melapor ke kepolisian.
“Silahkan saja, jika ada orangtua yang sudah merasa ditipu dan dirugikan, lapor ke kami. Jangan takut untuk lapor, nanti akan kami tindak dan selidiki,” 
